SEPUTAR PPID

SEJARAH BERDIRINYA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

 

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif sesuai dengan amanat Pasal 64 ayat (1) “Undang-undang ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan” atau sejak tanggal 30 April 2010. Kelahiran UU KIP merupakan salah satu prestasi anak bangsa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Negara dan Badan Publik, melakukan interaksi positif dengan masyarakat luas sebagai jaminan pelaksanaan Hak Konstitusional Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F UUD RI Tahun 1945.

Implementasi UU KIP ada 3 (tiga) hal pokok yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Badan Publik, Warga Negara dan Komisi Informasi bersinergi mewujudkan :

  • Layanan Informasi Publik sesuai dengan standart.
  • Menjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan Publik dengan mendorong dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
  • Melakukan hukum acara dengan semangat musyawarah mufakat melalui langkah-langkah awal mediasi dan ajudikasi non-litigasi untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yang bertanggung jawab.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah RI No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, Peraturan Komisi Informasi No. 01 Tahun 2010 Tentang Standart Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 02 tahun 2010 tentang penyelesaian sengketa informasi.

Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 Tanggal 29 Juli 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan wujud seriusnya seluruh jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Komisi Informasi sebagaimana tersebut di atas.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur salah satu SKPD yang saat ini telah melaksanakan program sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Gubernur tersebut di atas, dengan membentuk PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 821.2/7612/101.1/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor: 821.2/9980/101.1/2012 Tanggal 31 Juli 2012 Tentang Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta telah menetapkan Standar Layanan Informasi melalui SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor : 821.2/7156/101.1/2012 Tentang Standar Pelayanan (SP) Dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Untuk UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah dibentuk SK PPID Pelaksana yang melayani permohonan informasi yang langsung ditujukan ke UPT masing-masing, akan tetapi dalam penyampaian informasi masih melakukan koordnasi dengan PPID Pembantu.

Untuk lebih jelas tentang apa yang sudah dan sedang dikerjakan terkait dengan program PPID di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat diketahui melalui website Dinkes.jatimprov.go.id. semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.